Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah dalam RDP dengan Direktur Utama BUMN Pangan dan Perkebunan, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Perum Bulog dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023). Foto : Oji/Man

Pemerintah berencana kembali akan mengimpor beras sebanyak 2 (dua) juta ton hingga akhir tahun 2023. sebanyak 500 ribu ton, di antaranya, ditargetkan akan tiba sebelum Lebaran 2023. Penugasan yang diberikan kepada Perum Bulog tersebut bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional hingga akhir tahun.

Melihat hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah menekankan pentingnya mendahulukan serapan beras dari dalam negeri. Ia menilai, impor beras sejumlah 2 (dua) juta ton bukanlah angka yang main-main. Sehingga, seharusnya Bulog dapat mengupayakan terlebih dahulu penyerapan dari pertani.

"Petani harus jadi nomor satu, Pak. Jadi serapan dalam negeri harus menjadi nomor satu karena itulah momen di mana para petani kita itu merasakan sedikit hasil dari keringat dan bahkan air matanya selama ini," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BUMN Pangan dan Perkebunan, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Perum Bulog dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Terkait rencana impor tersebut, Luluk pun mempertanyakan penyerapan beras dari petani selama ini. Sebab menurut data Bulog, hingga awal April 2023, cadangan beras Bulog tinggal sebesar 283.883 ton. "Mengapa ini (cadangan beras Bulog) dibiarkan sampai dalam kondisi yang serendah ini. Apa di tahun-tahun sebelumnya, Bulog memang tidak melakukan serapan besar-besaran pada saat panen raya misalnya di tahun 2022, 2021, 2020 atau bahkan 2019 sehingga ini (kurangnya cadangan beras) sudah diantisipasi," jelasnya.

Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini meminta Bulog untuk dapat mempertimbangkan kembali rencana sisa impor beras. Bulog diminta untuk mengecek kembali ketersediaan beras petani. "Pemerintah harus satu suara terkait dengan data produksi, kemudian daerah-daerah mana sentra-sentra penghasil padi yang selama ini misalnya belum panen karena kebetulan musim tanamnya tidak sama dan panennya juga tidak sama sehingga jangan sampai petani lagi-lagi merasa pilu hatinya," imbuhnya. (bia/rdn)